Saat melakukan pertemuan dengan pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara mengenai kemacetan di jakarta . Menurut Presiden, persoalan kemacetan menjadi tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta jokowi.
"Kalau biang kemacetan di Jakarta datang lah ke Pak jokowi.
Kalau biang kemacetan di Bandung, datang ke Pak Ahmad Heryawan atau
wali kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar. Sekarang kita sedang
menganut sistem desentralisasi otonomi daerah. Jangan unjuk rasanya
bolak balik di depan Istana. Sudah terbagi habis, semua
bertanggungjawab," tandasnya, Senin (4/11) awal pekan ini.
Menanggapi pernyataan Presiden SBY, Jokowi
mengatakan masalah kemacetan di DKI Jakarta tidak hanya menjadi masalah
Pemprov DKI. Menurutnya, kemacetan juga menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat.
"Ada juga kewenangan pusat seperti jalan besar. Kalau jalan agak kecil itu Pemda," ujar jokowi di Jakarta, Rabu (6/11).
Selain itu, lanjut jokowi ,
jalan yang menghubungkan dua kota atau lalu lintas antar wilayah juga
masih termasuk kewenangan pemerintah pusat. Sehingga perlu ada kerjasama
antar pemerintah daerah.
Jokowi menegaskan, kebijakan-kebijakan
pemerintah pusat seperti mobil murah juga menjadi salah satu penyebab
kemacetan. "Ada mobil murah, itu kan juga dari pemerintah pusat," kata
dia.
Meski demikian, mantan Wali Kota Solo ini mengakui selama
ini pihaknya telah melakukan kerjasama dengan baik bersama pemerintah
pusat terkait masalah kemacetan, salah satunya mengenai transportasi.
"Soal transportasi saya merasa didukung," ujarnya.
sumber ; www.merdeka.com
0 komentar:
Posting Komentar