PEMILU GUBERNUR RIAU

“Oleng” Pilkada Riau

      Mungkin ini kata yang pas diberikan untuk Pilkada Riau. Kenapa tidak, sejatinya Pilkada ini melahirkan pemimpin yang diidamkan, membawa Riau lebih bermarwah dan bermartabat, tapi justru kekaburan yang terjadi.
Kekaburan ini bisa kita cermati dari penyelenggaraan, pengawasan hingga persentase suara yang diperoleh kandidat.
KPU Riau sebagai penyelenggara semestinya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat berkaitan perolehan suara secara langsung. Sehingga kesimpangsiuran berita dan klaim pemenang para kandidat tidak terjadi.
Untuk mengantisipasi itu semestinya KPU Riau sebaiknya memakai sistem quick count sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan Pilkada Riau lebih transparan.
Pengawasan
Bawaslu sebagai salah satu wadah yang diharapkan mengawal dan mengawasi Pilkada Riau justru mengancam tidak akan mengawasi Pilkada putaran kedua. Ini dikarenakan dana yang di terima jauh dari anggaran yang diusulkan.
Tentu saja kondisi ini akan mengaburkan Pilkada putaran kedua. Semestinya Bawaslu Riau tetap mengawasi Pilkada Riau sebagai bentuk tanggung jawab.
Kalaulah Bawaslu tidak melakukan Tupoksi-nya, apalah jadinya demokrasi di Bumi Lancang Kuning ini?
Belajar dari putaran pertama yang diselenggarakan 4 September lalu, berbagai cara dilakukan para kandidat untuk mendulang suara. Sehingga ada daerah yang diluar dugaan tingkat partisipasi pemilihnya 76 persen.
Publik begitu rapuh meyakini perolehan suara sebanyak itu.
Karena itu, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan badan, mengawasi Pilkada Riau putaran kedua ini lebih arif dan bijak. Agar tidak terjadi kekaburan pada Pilkada di Bumi Negeri Bertua ini. *** Peri Pirmansyah SH MH, Ketua LBH Fasih UIN Suska

 sumber: http://infopemilu.com